Posyandu

Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak. Posyandu pada awalnya bertujuan untuk menanggulangi penyebab langsung kematian bayi dan ibu, dengan pelayanan 

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 

2. KB, 

3. Gizi, 

4. Imunisasi dan 

5. penanggulangan Diare, 

dengan sasaran Bayi/Balita dan Ibu Hamil/Ibu Nifas/Ibu Menyusui.

Posyandu mengembangkan kegiatan pelayanan yang bertujuan menangani penyebab tidak langsung pada kematian ibu dan bayi/balita, berupa masalah sosial meliputi 

kemampuan ibu dalam 

1. pola pengasuhan, 

2. kemiskinan, 

3. ketersediaan pangan/gizi keluarga, 

dalam bentuk 

1. Bina Keluarga Balita (BKB)

2. UP2K/UPPKS

3. BKB Kemas/PAUD

4. Pemanfaatan Pekarangan,

Posyandu juga menghadirkan pelayanan dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak berupa penyuluhan dan konsultasi atas masalah :

1. Pornografi

2. Traficking

3. HIV/AIDS

4. KDRT

5. NAFZA

Perwujudan posyandu yang mampu menjalankan berbagai fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya ibu dan bayi/anak adalah posyandu mult-fungsi sebagai center of excellence atau puseur kautamian ditengah-tengah komunitas masyarakat setingkat Rukun Warga, yang menjadi tujuan Revitalisasi Posyandu Provinsi Jawa Barat.

Pembentukan Posyandu

Posyandu dibentuk melalui musyawarah warga pada komunitas Rukun Warga (RW) yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa. Musyawarah warga tentang pembentukan posyandu meliputi : 

1. Kesepakatan tentang jenis pelayanan yang akan diselenggarakan,

2. Penyediaan sarana dan prasarana posyandu,

3. Pendanaan Posyandu 

4. Kepengurusan Posyandu

    a. Ketua

    b. Sekretaris

    c. Bendahara

    d. Seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan 

Perkembangan Posyandu

Strata Posyandu

Kader Posyandu

Kader Posyandu adalah warga masyarakat yang secara sukarela mau dan mampu menjalankan pelayanan di posyandu sesuai dengan jenis pelayanan yang telah disepakati. 

Setiap posyandu minimal harus memiliki 5 orang kader, yang dibentuk secara khusus sehingga memiliki kualifikasi keterampilan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan posyandu. 

Dana Sehat

Dana sehat adalah upaya penggalangan potensi masyarakat, yang dilakukan secara teratur dalam penyediaan sumber dana untuk kepentingan kesehatan masyarakat pada komunitas tertentu baik untuk kepentingan kesehatan yang bersifat kuratif (penyembuhan penyakit) dan preventif (pencegahan penyakit).

Sumber : Buku Kerja PKP tahun 2016, BPMPD Prov Jabar. 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi PKP

Kedudukan PKP

1. PKP berkedudukan sebagai relawan, yakni kelompok masyarakat yang secara sukarela melakukan pendampingan terhadap kader posyandu,
2. Dalam kegiatan Revitalisasi Posyandu Provinsi Jawa Barat, PKP berkedudukan sebagai mitra yang mengikatkan diri dalam kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Revitalisasi Posyandu untuk pengembangan kapasitas posyandu di Jawa Barat

Tugas Pokok PKP

1. Sebagai relawan PKP mempunyai tugas melakukan pendampingan terhadap kader posyandu dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan posyandu,
2. sebagai mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tugas PKP adalah memfasilitasi tercapainya target dan sasaran Revitalisasi Posyandu Provinsi Jawa Barat.

Fungsi PKP

1. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kader posyandu
2. Mengkomunikasikan Posyandu deng Pemangku Kepentingannya
3. Menginisiasi kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu
4. sebagai mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tugas PKP adalah memfasilitasi tercapainya target dan sasaran Revitalisasi Posyandu Provinsi Jawa Barat
5. Membantu pokjanal dan pokja posyandu dalam merumuskan target dan sasaran revitalisasi di wilayah binaan
6. Membantu melakukan pemantauan (monitoring) dan evalusai capaian target dan sasaran revitalisasi posyandu di Provinsi Jawa Barat
7. Melakukan Verifikasi calon penerima hibah posyandu dari Pemerintah Jawa Barat Monitoring dan evaluasi atas bantuan hibah posyandu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
8. Menyampaikan laporan perkembangan posyandu di wilayah binaan

Sumber : buku kerja PKP 2016 dan Pasal 3 surat perjanjian kerja tentang URAIAN TUGAS PKP 2017